Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Prof. Syarifuddin Paparkan Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia

  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke - 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara

  • Kunjungan Kerja Reses Komisi Iii Dpr Ri Ke Jawa Timur

  • Sekretaris Mahkamah Agung: Future Is Now

  • Ketua Mahkamah Agung Secara Resmi Luncurkan Aplikasi E-bima

  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Provinsi Maluku

• Berita dan Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

  • Pengumuman Pengiriman Sk Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 23 September 2021

  • Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo

  • Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Restoratif Keadilan

  • Pengisian Skm Dan Spak Ditjen Badilum Triwulan Iii Tahun 2021